Palguna Paparkan MK Berperan Memutus Hasil Perselisihan Pilkada

Redaksi Singaraja FM 26/05/2017 0

Seminar Nasional diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Undiksha yang menhadirkan narasumber Hakim konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MH.,

SINGARAJAFM.COM,- Aksi gugatan pasca pemilihan calon kepala dan wakil kepala daerah kerap terjadi di masyarakat, khususnya daerah yang tengah menyelenggarakan pesta demokrasi. Hakim konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MH., menilai peran Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sepenuhnya memutuskan gugatan sengketa dilaporkan masyarakat.

Kewenangan MK dipaparkan Palguna, masih bersifat sementara untuk memutus sengketa tertentu di Pilkada. Namun, apabila sudah dibentuk peradilan khusus, MK tidak lagi memutus sengketa kepala daerah. “Peran MK untuk memutus kalau terjadi sengketa hasil pemilihan kepala daerah. MK untuk sementara diberikan untuk memutus persoalan itu, karena berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Sebenarnya, nanti yang diberikan tugas itu akan dibentuk suatu peradilan khusus. Tetapi, selama peradilan khusus itu belum terbentuk, maka tugas itu akan dilaksanakan oleh MK,” ujar Palguna dalam momentum seminar nasional diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Undiksha, Jumat (26/05/2017).

Palguna menjelaskan, kewenangan MK diakui hanya menyelesaikan persoalan sengketa hasil. Selanjutnya, masalah pidana maupun terkait pasangan calon ditanggani pengadilan tata usaha negara. “Tapi, yang menjadi kewenangan MK sebenarnya adalah hanya penyelesaian sengketa hasil. Kalau perkara pidananya, misal tindak pidana di Pemilu. Itu ada sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) ada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Kalau sengketa tata usaha negara, terkait pasangan calon, nah itu ada pengadilan tata usaha negara yang memutus,” jelas Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana ini.

Selain itu, Palguna menyinggung peranan KPU, Panswaslu dan Bawaslu dalam Pilkada. Baginya, soal sengketa pasangan calon akan diputus KPU, dan perihal pelanggaran adminitrasif ditangani Panwaslu atau Bawaslu untuk memutus hasil perkara di lapangan. “Sedangkan, sengketa antar pasangan calon itu ada KPU yang memutus. Untuk pelanggaran adminitrasif itu Panswalu atau Bawaslu yang memutus. Ini yang saya kira perlu mendapat penjelasan di masyarakat. Karena orang berpikir dan acapkali seluruh sengketa diputuskan di MK, padahal tidak,” paparnya.

Di dalam seminar nasional bertajuk tema ‘peran hakim dalam melakukan terobosan hukum bagi penyelesaian sengketa Pilkada’, ia menyoroti kewenangan MK perlu diketahui masyarakat luas. Palguna berharap tidak terjadi salah persepsi, sehingga jika ditemukan persoalan sengketa Pilkada atau calon di Pilkada, sudah mengetahui alur penanganan dituju. “Kami (Mahkamah Konstitusi) hanya memutus mengenai persoalan perselihan hasil saja. Ini yang menyebabkan banyak permohonan (laporan) banyak tidak terperiksa, karena itu bukan kewenangan MK,” demikian Palguna.

Wakil Rektor III Undiksha, Drs. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes., mewakili Rektor Undiksha Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., mengatakan, mahasiswa harus aktif belajar baik di dalam kampus dan di luar kampus. Dalam kesempatan yang dihadiri langsung dari hakim mahkamah konstitusi diharapkan mahasiswa mengikuti seminar dengan baik. “Mahasiswa agar mendapatkan manfaat positif dari seminar yang sudah diadakan,” tandas Pujawan. (sgr)

Leave A Response »